PENDIDIKAN KUNCI UTAMA KEMAJUAN PAPUA
Gereja hadir di dunia ini, bukan untuk mengambil alih apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Gereja hadir untuk mewartakan Kebaikan Allah yang nyata dalam diri Jesus Kristus Putera-Nya kepada umat manusia. Dalam perutusan untuk menyatakan kebaikan Allah itu, Gereja ambil bagian dalam karya pelayanan dan bersama Pemerintah bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.
Apa yang ditetapkan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, akan dijadikan dasar / acuan pelaksanaan pelayanan. Dengan demikian, Pemerintah dan Gereja dapat membangun hubungan kerja dan meningkatkan kemitraan yang makin mantap. Dalam kaitan itu, Keuskupan Agung Merauke juga memperhatikan apa yang ditegaskan Gubernur Provinsi Papua, seperti yang dimuat dalam Arafura News, tanggal 19 November 2010.
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutan tertulis, mengatakan: "Dalam membangun sumber daya manusia Papua khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat Papua, maka pendidikan menjadi kunci utama. Hanya melalui pengelolaan pendidikan yang bermutu, kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua, terutama untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kebodohan.” Sambutan tertulis itu dibacakan Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Papua, Drs. Elia Ibrahim Loupatty pada rapat kerja teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Kamis (18/11).
Menurut Gubernur, dapat dipastikan bahwa hampir seluruh keluarga miskin adalah orang-orang asli Papua yang mayoritas hidup terpencar dan terpencil di kampung-kampung. Karena itu, sudah seharusnya kalau kampung-kampung merupakan prioritas utama pembangunan dalam masa kepemimpinan saya selaku Gubernur saat ini. Pembangunan sistim dan pola pendidikan yang kokoh dan maju ke depan harus dimulai dengan menyelesaikan permasalahan pendidikan dasar ini. Amat strategis untuk meletakkan pondasi yang kuat kepada anak-anak Papua, agar memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk memudahkan mereka mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan dasar secara komprehensif harus seiring dengan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan yang antara lain dapat ditempuh dengan pembangunan SD kecil (kelas 1-3) terpadu-PKBM di tingkat kampung, yang dilanjutkan dengan sekolah berasrama untuk siswa kelas 4-9 di tingkat distrik, guna keterjangkauan anak usia sekolah di kampung-kampung yang terpencil.
Sedang diusahakan pemenuhan kebutuhan guru dan tutor baru seiring dengan kekurangan tenaga guru dan peningkatan sekolah dan lembaga pendidikan non formal yang semakin bertambah. Selain itu juga, pemberian insentif yang lebih baik bagi guru-guru yang bekerja di daerah terpencil melalui pelayanan yang pro aktif oleh jajaran dinas pendidikan dan pengajaran. Juga diusahakan menyesuaikan sistem pendidikan, pola belajar dan keterdidikan (educabilly) anak-anak Papua.
Pemerintah secara bertahap akan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat setempat. Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, hendaknya diberikan, kesempatan pemuda kampung untuk berperan aktif dengan kegiatan yang akan mengubah pola pikir degnan pola tindak yang membawa perubahan.
Karena itu, program ini harus didukung oleh semua stake holder pendidikan di tanah Papua, Dinas pendidikan harus memfasilitasi ini dengan baik, yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang akan menangani program ini.
Saya berharap, agar seluruh peserta mengikuti dengan seksama alur mekanisme rapat kerja ini, dalam upaya memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan, yaitu dengan tersedianya sistim pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Papua.
Pemerintahan yang baik merupakan tanda yang kelihatan bahwa Allah memimpin umat-Nya. Sebagai warga negara, menghormati Pemerintah berarti pula menghormati utusan Allah yang bekerja di bidang pemerintahan. Bagi orang katolik, semangat dan tekad yang ditanamkan oleh almarhum Mgr. Soegijopranoto, SJ, "100% katolik dan 100% Indonesia" patut untuk dihidupi dan diamalkan kapan saja dan di mana saja.
Apa yang ditetapkan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, akan dijadikan dasar / acuan pelaksanaan pelayanan. Dengan demikian, Pemerintah dan Gereja dapat membangun hubungan kerja dan meningkatkan kemitraan yang makin mantap. Dalam kaitan itu, Keuskupan Agung Merauke juga memperhatikan apa yang ditegaskan Gubernur Provinsi Papua, seperti yang dimuat dalam Arafura News, tanggal 19 November 2010.
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutan tertulis, mengatakan: "Dalam membangun sumber daya manusia Papua khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat Papua, maka pendidikan menjadi kunci utama. Hanya melalui pengelolaan pendidikan yang bermutu, kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua, terutama untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kebodohan.” Sambutan tertulis itu dibacakan Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Papua, Drs. Elia Ibrahim Loupatty pada rapat kerja teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Kamis (18/11).
Menurut Gubernur, dapat dipastikan bahwa hampir seluruh keluarga miskin adalah orang-orang asli Papua yang mayoritas hidup terpencar dan terpencil di kampung-kampung. Karena itu, sudah seharusnya kalau kampung-kampung merupakan prioritas utama pembangunan dalam masa kepemimpinan saya selaku Gubernur saat ini. Pembangunan sistim dan pola pendidikan yang kokoh dan maju ke depan harus dimulai dengan menyelesaikan permasalahan pendidikan dasar ini. Amat strategis untuk meletakkan pondasi yang kuat kepada anak-anak Papua, agar memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk memudahkan mereka mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan dasar secara komprehensif harus seiring dengan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan yang antara lain dapat ditempuh dengan pembangunan SD kecil (kelas 1-3) terpadu-PKBM di tingkat kampung, yang dilanjutkan dengan sekolah berasrama untuk siswa kelas 4-9 di tingkat distrik, guna keterjangkauan anak usia sekolah di kampung-kampung yang terpencil.
Sedang diusahakan pemenuhan kebutuhan guru dan tutor baru seiring dengan kekurangan tenaga guru dan peningkatan sekolah dan lembaga pendidikan non formal yang semakin bertambah. Selain itu juga, pemberian insentif yang lebih baik bagi guru-guru yang bekerja di daerah terpencil melalui pelayanan yang pro aktif oleh jajaran dinas pendidikan dan pengajaran. Juga diusahakan menyesuaikan sistem pendidikan, pola belajar dan keterdidikan (educabilly) anak-anak Papua.
Pemerintah secara bertahap akan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat setempat. Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, hendaknya diberikan, kesempatan pemuda kampung untuk berperan aktif dengan kegiatan yang akan mengubah pola pikir degnan pola tindak yang membawa perubahan.
Karena itu, program ini harus didukung oleh semua stake holder pendidikan di tanah Papua, Dinas pendidikan harus memfasilitasi ini dengan baik, yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang akan menangani program ini.
Saya berharap, agar seluruh peserta mengikuti dengan seksama alur mekanisme rapat kerja ini, dalam upaya memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan, yaitu dengan tersedianya sistim pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Papua.
Pemerintahan yang baik merupakan tanda yang kelihatan bahwa Allah memimpin umat-Nya. Sebagai warga negara, menghormati Pemerintah berarti pula menghormati utusan Allah yang bekerja di bidang pemerintahan. Bagi orang katolik, semangat dan tekad yang ditanamkan oleh almarhum Mgr. Soegijopranoto, SJ, "100% katolik dan 100% Indonesia" patut untuk dihidupi dan diamalkan kapan saja dan di mana saja.
Komentar