DARI PEMBELAAN KE PEMBERDAYAAN
Kerangka Acuan Kegiatan Presentasi
Atas Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga
di 8 Kampung Rintisan Awal
difasilitasi oleh
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)- Keuskupan Agung Merauke
12 April 2010
LATAR BELAKANG
Pada tahun 2007, SKP Merauke telah melakukan perubahan penting dan mendasar pada orientasi programnya. Jika sebelumnya lebih mengedepankan aspek pembelaan, khususnya pelanggaran Hak Sipil & Politik (H-SP), maka sejak tahun 2007, setelah melalui evaluasi serius dan mendalam dihasilkan suatu keputusan penting, yaitu: 'Kembali Ke Basis & Pembenahan Ke Dalam'. Dalam banyak hal, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keputusan penting dan mendasar tersebut telah menegaskan kembali sikap dan posisi SKP Merauke sebagai salah satu Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) di Selatan Papua yang masih tetap terus setia pada visi kemanusiaan dan misi organisasi berdasarkan Ajaran Sosial Gereja Katolik.
Berdasarkan keputusan tersebut, SKP Merauke mulai melakukan suatu program penguatan masyarakat basis (pendampingan & pemberdayaan) di wilayah pelayanan Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke dengan komitmen dan semangat yang terfokus dan terarah pada hal ini: 'Dari Pembelaan Ke Pemberdayaan'. Sejalan dengan itu, pada tahun 2008 dilakukan sebuah survei kampung pada 11 kampung di Dekenat Wendu dan Merauke (Kabupaten Merauke) yang bertujuan untuk memetakan kebutuhan umat/warga kampung.
Masukan data dan informasi lapangan tersebut lalu dianalisis dan diperoleh hasil, yaitu: 8 kampung harus mendapat perhatian dan perlakuan khusus dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga masyarakat -- bagian hak asasi manusia yang paling sering tidak terlalu diperhatikan, termasuk oleh para aktivis dan banyak organisasi penganjur dan pembela hak asasi manusia di Papua. Keputusan untuk melakukan kegiatan pendampingan terfokus pada 8 kampung (Waninggap Nanggo, Ndalir, Tomerau, Sota, Yanggandur, Bupul dan Selil) tersebut tidak semata-mata hanya karena ingin 'mengikuti arus', tetapi juga didasarkan pada pemikiran yang sangat mendasar untuk memberi perhatian lebih besar pada masalah-masalah kehidupan keseharian dan kesejahteraan rakyat awam di Papua
Berdasarkan semua masukan di atas, maka pada bulan Oktober 2008 dilaksanakan pelatihan Pengorganisasian Masyarakat bagi 17 perwakilan umat/warga dari 8 kampung tersebut. Selama proses pelatihan ini semakin nampak jelas gambaran beberapa permasalahan pokok temuan yang menonjol adalah: [a] lemahnya penguasaan data dasar kawasan dan masyarakat lokal; [b] lemahnya penguasaan informasi perkembangan eksternal (kebijakan pemerintah, kecenderungan politik, keadaan perekonomian masyarakat, status lingkungan dan ekosistem lokal, dan sebagainya); serta [c] lemahnya wawasan dan kemampuan untuk menganalisis semua faktor tersebut sebagai titik-berangkat (point of departure) pengorganisasian masyarakat lokal di tempat masing-masing.
Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa selama ini belum ada rumusan suatu strategi dan langkah-langkah sistematis pengorganisasian masyarakat lokal yang benar-benar mungkin dilaksanakan (workable) berbasis data yang memadai dan analisis yang solid, baik pada tingkat komunitas basis maupun pada tingkat masing-masing kantor instansi pemerintah di Kabupaten Merauke dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Dalam kenyataannya, hampir semua kegiatan pendampingan komunitas basis lokal selama ini yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil sering tidak terlalu jelas hubungannya dengan kegiatan pada instansi pemerintah.
Pada bulan Mei 2009, dilaksanakan lokakarya lanjutan bagi semua perwakilan umat/warga dari 8 kampung tersebut untuk melakukan pemetaan dan pemahaman masalah-masalah dan kebutuhan pemenuhan HESB masayarakat lokal di tingkat kampung. Hal ini dilakukan melalui praktik langsung dengan adaptasi dan modifikasi beberapa teknik PRA (Participatory Rural Appraisal) seperti transek kawasan pemukiman dan sarana pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan), sketsa lahan pekarangan & kalender musim, riwayat kesehatan dan pendidikan keluarga, dan animasi belanja rumah-tangga.
Semua hasil pekerjaan mereka yaitu pemetaan kampung dan survei rumah tangga dari 8 kampung tersebut selanjutnya dipresentasikan pada bulan Desember 2009 dalam lokakarya khusus yang memang dibuat untuk itu. Lokakarya itu bertujuan untuk melihat capaian hasil tertinggi yang telah mereka peroleh selama melakukan pemetaan kampung dan survei rumah tangga di kampung mereka masing-masing. Sebagai tindak lanjutnya disepakati bersama antara mereka dan SKP Merauke sebagai fasilitator bahwa data dan informasi yang telah diperoleh itu setelah diperbaiki berdasarkan atas masukan pada saat lokakarya khusus tersebut akan disampaikan langsung oleh mereka sendiri kepada para pejabat PEMDA setempat. SKP Merauke hanya sebagai fasilitator dan sistem pendukung saja.
Dalam konteks inilah SKP Merauke memfasilitasi perwakilan umat/warga kampung melalui kegiatan Presentasi Hasil Pemetaan Kampung dan Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan awal kepada pihak lain, terutama kepada para pejabat PEMDA Kabupaten Merauke pada tanggal 12 April 2010 yang lalu.
TUJUAN
(1) Melaksanakan kegiatan Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan
(2) Memberi masukan informasi & data tentang persoalan yang dihadapi umat/warga kampung selama ini dan harapan perbaikan dari umat/warga kampung atas semua masalah tersebut kepada semua pihak, khususnya kepada pemerintah
(3) Membangun hubungan yang lebih baik dan sehat antara umat/warga kampung dan SKP Merauke dengan pemerintah daerah setempat
MASUKAN
Peserta: 80 orang yang terdiri dari perwakilan umat/warga kampung, instansi pemerintah, LSM, pimpinan gereja, kepala kampung, kepala distrik dan perguruan tinggi.
Penanggung jawab: Direktur SKP Merauke (Pst. Dicky Harold Joseph Ogi, MSC)
Pelaksana: Sekretaris Eksekutif SKP Merauke (Harry Woersok)
Koordinator kegiatan: Koordinator Pelatihan & Pendidikan Kritis (Veronika Triariani Kanem)
Hari/tanggal pelaksanaan kegiatan: Senin, 12 April 2010
Tempat kegiatan: Rumah Bina Keuskupan Agung Merauke (PANKAT) Jalan Angkasa, Kelapa Lima, Merauke.
Fasilitas pendukung: in-fokus, lap top, ATK, dll
Biaya kegiatan: Rp. 5.000.000,-
PROSES
Tahap persiapan, 8-11 April 2010: lokakarya khusus & simulasi Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga di Vertenten Sai, Merauke
Tahap pelaksanaan, 12 April 2010: Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan awal
Tahap evaluasi, 20 April 2010
HASIL
(1) Terlaksananya kegiatan Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan awal
(2) Tersedianya data dan informasi persoalan umat/warga kampung tentang peta kampung, dan sarana pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan), sketsa lahan pekarangan & kalender musim, riwayat kesehatan dan pendidikan keluarga, dan belanja rumah-tangga.
(3) Terbangunnya komunikasi yang lebih sehat dan terbuka antara umat/warga kampung dan SKP Merauke dengan pihak lain, terutama pemerintah daerah setempat
MANFAAT
(1) Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke memperoleh masukan informasi aktual dan data primer tentang situasi dan kondisi di 8 kampung tersebut
(2) SKP Merauke lebih dikenal sebagai lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
(3) Persoalan umat/warga kampung yang selama ini dihadapi akhirnya diketahui pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke.
DAMPAK
(1) Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke membuat kebijakan yang lebih memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya umat/warga kampung
(2) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya umat/warga kampung dapat terpenuhi.
(3) SKP Merauke mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke dalam melakukan tugas pelayanannya di kampung-kampung
Atas Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga
di 8 Kampung Rintisan Awal
difasilitasi oleh
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)- Keuskupan Agung Merauke
12 April 2010
LATAR BELAKANG
Pada tahun 2007, SKP Merauke telah melakukan perubahan penting dan mendasar pada orientasi programnya. Jika sebelumnya lebih mengedepankan aspek pembelaan, khususnya pelanggaran Hak Sipil & Politik (H-SP), maka sejak tahun 2007, setelah melalui evaluasi serius dan mendalam dihasilkan suatu keputusan penting, yaitu: 'Kembali Ke Basis & Pembenahan Ke Dalam'. Dalam banyak hal, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keputusan penting dan mendasar tersebut telah menegaskan kembali sikap dan posisi SKP Merauke sebagai salah satu Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) di Selatan Papua yang masih tetap terus setia pada visi kemanusiaan dan misi organisasi berdasarkan Ajaran Sosial Gereja Katolik.
Berdasarkan keputusan tersebut, SKP Merauke mulai melakukan suatu program penguatan masyarakat basis (pendampingan & pemberdayaan) di wilayah pelayanan Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke dengan komitmen dan semangat yang terfokus dan terarah pada hal ini: 'Dari Pembelaan Ke Pemberdayaan'. Sejalan dengan itu, pada tahun 2008 dilakukan sebuah survei kampung pada 11 kampung di Dekenat Wendu dan Merauke (Kabupaten Merauke) yang bertujuan untuk memetakan kebutuhan umat/warga kampung.
Masukan data dan informasi lapangan tersebut lalu dianalisis dan diperoleh hasil, yaitu: 8 kampung harus mendapat perhatian dan perlakuan khusus dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga masyarakat -- bagian hak asasi manusia yang paling sering tidak terlalu diperhatikan, termasuk oleh para aktivis dan banyak organisasi penganjur dan pembela hak asasi manusia di Papua. Keputusan untuk melakukan kegiatan pendampingan terfokus pada 8 kampung (Waninggap Nanggo, Ndalir, Tomerau, Sota, Yanggandur, Bupul dan Selil) tersebut tidak semata-mata hanya karena ingin 'mengikuti arus', tetapi juga didasarkan pada pemikiran yang sangat mendasar untuk memberi perhatian lebih besar pada masalah-masalah kehidupan keseharian dan kesejahteraan rakyat awam di Papua
Berdasarkan semua masukan di atas, maka pada bulan Oktober 2008 dilaksanakan pelatihan Pengorganisasian Masyarakat bagi 17 perwakilan umat/warga dari 8 kampung tersebut. Selama proses pelatihan ini semakin nampak jelas gambaran beberapa permasalahan pokok temuan yang menonjol adalah: [a] lemahnya penguasaan data dasar kawasan dan masyarakat lokal; [b] lemahnya penguasaan informasi perkembangan eksternal (kebijakan pemerintah, kecenderungan politik, keadaan perekonomian masyarakat, status lingkungan dan ekosistem lokal, dan sebagainya); serta [c] lemahnya wawasan dan kemampuan untuk menganalisis semua faktor tersebut sebagai titik-berangkat (point of departure) pengorganisasian masyarakat lokal di tempat masing-masing.
Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa selama ini belum ada rumusan suatu strategi dan langkah-langkah sistematis pengorganisasian masyarakat lokal yang benar-benar mungkin dilaksanakan (workable) berbasis data yang memadai dan analisis yang solid, baik pada tingkat komunitas basis maupun pada tingkat masing-masing kantor instansi pemerintah di Kabupaten Merauke dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Dalam kenyataannya, hampir semua kegiatan pendampingan komunitas basis lokal selama ini yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil sering tidak terlalu jelas hubungannya dengan kegiatan pada instansi pemerintah.
Pada bulan Mei 2009, dilaksanakan lokakarya lanjutan bagi semua perwakilan umat/warga dari 8 kampung tersebut untuk melakukan pemetaan dan pemahaman masalah-masalah dan kebutuhan pemenuhan HESB masayarakat lokal di tingkat kampung. Hal ini dilakukan melalui praktik langsung dengan adaptasi dan modifikasi beberapa teknik PRA (Participatory Rural Appraisal) seperti transek kawasan pemukiman dan sarana pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan), sketsa lahan pekarangan & kalender musim, riwayat kesehatan dan pendidikan keluarga, dan animasi belanja rumah-tangga.
Semua hasil pekerjaan mereka yaitu pemetaan kampung dan survei rumah tangga dari 8 kampung tersebut selanjutnya dipresentasikan pada bulan Desember 2009 dalam lokakarya khusus yang memang dibuat untuk itu. Lokakarya itu bertujuan untuk melihat capaian hasil tertinggi yang telah mereka peroleh selama melakukan pemetaan kampung dan survei rumah tangga di kampung mereka masing-masing. Sebagai tindak lanjutnya disepakati bersama antara mereka dan SKP Merauke sebagai fasilitator bahwa data dan informasi yang telah diperoleh itu setelah diperbaiki berdasarkan atas masukan pada saat lokakarya khusus tersebut akan disampaikan langsung oleh mereka sendiri kepada para pejabat PEMDA setempat. SKP Merauke hanya sebagai fasilitator dan sistem pendukung saja.
Dalam konteks inilah SKP Merauke memfasilitasi perwakilan umat/warga kampung melalui kegiatan Presentasi Hasil Pemetaan Kampung dan Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan awal kepada pihak lain, terutama kepada para pejabat PEMDA Kabupaten Merauke pada tanggal 12 April 2010 yang lalu.
TUJUAN
(1) Melaksanakan kegiatan Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan
(2) Memberi masukan informasi & data tentang persoalan yang dihadapi umat/warga kampung selama ini dan harapan perbaikan dari umat/warga kampung atas semua masalah tersebut kepada semua pihak, khususnya kepada pemerintah
(3) Membangun hubungan yang lebih baik dan sehat antara umat/warga kampung dan SKP Merauke dengan pemerintah daerah setempat
MASUKAN
Peserta: 80 orang yang terdiri dari perwakilan umat/warga kampung, instansi pemerintah, LSM, pimpinan gereja, kepala kampung, kepala distrik dan perguruan tinggi.
Penanggung jawab: Direktur SKP Merauke (Pst. Dicky Harold Joseph Ogi, MSC)
Pelaksana: Sekretaris Eksekutif SKP Merauke (Harry Woersok)
Koordinator kegiatan: Koordinator Pelatihan & Pendidikan Kritis (Veronika Triariani Kanem)
Hari/tanggal pelaksanaan kegiatan: Senin, 12 April 2010
Tempat kegiatan: Rumah Bina Keuskupan Agung Merauke (PANKAT) Jalan Angkasa, Kelapa Lima, Merauke.
Fasilitas pendukung: in-fokus, lap top, ATK, dll
Biaya kegiatan: Rp. 5.000.000,-
PROSES
Tahap persiapan, 8-11 April 2010: lokakarya khusus & simulasi Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga di Vertenten Sai, Merauke
Tahap pelaksanaan, 12 April 2010: Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan awal
Tahap evaluasi, 20 April 2010
HASIL
(1) Terlaksananya kegiatan Presentasi Hasil Pemetaan Kampung & Survei Rumah Tangga dari 8 kampung rintisan awal
(2) Tersedianya data dan informasi persoalan umat/warga kampung tentang peta kampung, dan sarana pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan), sketsa lahan pekarangan & kalender musim, riwayat kesehatan dan pendidikan keluarga, dan belanja rumah-tangga.
(3) Terbangunnya komunikasi yang lebih sehat dan terbuka antara umat/warga kampung dan SKP Merauke dengan pihak lain, terutama pemerintah daerah setempat
MANFAAT
(1) Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke memperoleh masukan informasi aktual dan data primer tentang situasi dan kondisi di 8 kampung tersebut
(2) SKP Merauke lebih dikenal sebagai lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
(3) Persoalan umat/warga kampung yang selama ini dihadapi akhirnya diketahui pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke.
DAMPAK
(1) Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke membuat kebijakan yang lebih memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya umat/warga kampung
(2) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya umat/warga kampung dapat terpenuhi.
(3) SKP Merauke mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merauke dalam melakukan tugas pelayanannya di kampung-kampung
Komentar