Pangkalan Angkatan Laut Merauke
Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Merauke Jadi Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal)XI
(sumber: Cendrawasih Pos, Jumat 16 Januari 09, halaman 1).
Brigjen Lukman Sofyan Danlantamal Pertama
Setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan akibat pembangunan Markas Komando (Mako) yang belum rampung, akhirnya Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) XI di Merauke diresmikan, Kamis 15 Januari 2009.
Peresmian Lantamal XI ini dilakukan dalam suatu upacara militer yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan TNI Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH, ditandai dengan pembukaan selubung papan nama, penandatangan papan nama prasasti dan pengguntingan pita oleh Ny. Ana Tedjo Edhy Purdijatno.
Selain peresmian Lantamal XI, juga sekaligus melantik Brigjen TNI (Marinir) Lukman Sofyan sebagai komandan Lantamal XI..
Dalam peresmian dan pelantikan tersebut tak satupun pejabat Dok II (maksudnya Gubernur Propinsi Papua) yang hadir. Kecuali, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. FX. Bagus Ekodanto, Kajati Papua, Widyopramono, SH, dan Kasdam XVII/ Cendrawasih, Brigjen TNI Hambali Hanafiah.
Sedangkan di jajaran pemerintahan daerah, hadir Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze, Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik, Danrem 174/ATW Kolonel CZI Suratmo, jajaran muspida , komandan satuan, para kepala dinas dilingkup Pemkab Merauke maupun tokoh-tokoh yang mewakili.
KSAL mengungkapkan dengan ditingkatnya status Lanal Merauke menjadi Lantamal XI diharapkan dapat mewujudkan gelar pangkalan jaga di laut yang ideal dan meningkatkan logistik, serta administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang beroperasi di Perairan Aru dan Laut Arafura.
Perkembangan ekonomi sepanjang tahun 2008, lanjut KSAL, hingga awal tahun 2009 masih diwarnai dengan krisis ekonomi global yang berimbas pada kondisi perekonomian hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Kondisi tersbut, berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mendukung anggaran pertahanan negara yang masih di bawah 1` persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan 75 persen dibelanjakan untuk rutin hanya 30 persen anggaran pertahanan untuk pembangunan. Dari aspek keamanan maritim juga patut menjadi perhatian dengan terjadinya tindak kekerasan senjata yang menonjol, seperti perampokan di Laut Somalia atau terorisme di Bombai India, yang menggunakan laut sebagai media operasinya. Karena itu, lanjut dia, laut masih sangat rawan terhadap aksi tindak kekerasan, tindak pidana maupun kejahatan lainnya.
Laut Aru dan Arafura, terang KSAL, selain memiliki potensi sumber kekayaan laut yang melimpah, juga menjadi sasaran para pelaku pencurian ikan maupun penggalian sumber daya alam lainnya secara illegal. Perairan inipun, terang KSAL, memiliki potensi kerawanan konflik dengan perbatasan maritim dengan Negara tetangga. “Terkait dengan hal tersebut, maka menjadi suatu konsekuensi logis perlunya peningkatan status Lanal di Merauke tidak hanya untuk pemenuhan kepentingan pertahanan dan keamanan di laut, tapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah di Papua dan sekitarnya,” terang KSAL. Beberapa alasan lainnya, lanjut KSAL, ditinjau dari konsep gelar pangkalan bahwa gelar pangkalan diarahkan pada daerah-daerah perbatasan dengan daerah konflik.
“Wilayah Papua bagian Selatan secara geografis berbatasan langsung dengan Australia dan PNG sehingga memerlukan peningkatan kemampuan pangkalan perangkat laut untuk menciptakan keamanan perairan perbatasan. “ jelasnya. Selain itu, terang KSAL, ditinjau dari aspek geologis, geopolitik dan geostrategis, posisi Merauke sangat dekat dengan keberadaan alur laut kepulauan Indonesia. Hal ketiga ini merupakan salah satu alur perairan Internasional yang memilki potensi kerawanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya di laut, sehingga diperlukan pengawasan maksimal, terus menerus dan intensif.
Keberadaan Pangkalan Utama TNI AL Merauke di Merauke tersebut, sambung KSAL, sangat penting karena perairan Arafura dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, sehingga dibutuhkan jaminan keamanan yang memadai untuk melindungi kepentingan nasional, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di Papua dan sekitarnya.
KSAL juga meminta seluruh komponen dan lapisan masyarakat yang ada di Papua untuk bekerjasama dan saling membantu dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan kedamaian di daerah Papua.
Sementara itu, kepada wartawan, KSAL mengungkapkan dengan hadirnya Lantamal XI di Merauke akan memacu pengembangan dan pembangunan Merauke yang lebih besar dan lebih baik dari yang ada sekarang. KSAL memastikan akan ada KRI yang ditempatkan di Lantamal XI Merauke, termasuk salah satu KRI yang sedang diproduksi Fasharkan Manokwari. “Untuk nama kapal, nanti saya mintakan kepada Bupati dan akan menjadi kebanggaan masyarakat di daerah ini,” jelas KSAL.
KSAL menambahkan untuk optimalnya pengamanan dan pengawasan laut ditinjau dari luasnya wilayah perairan yang sangat luas sekurang-kurangnya dibutuhkan 274 KRI.
Ini yang ideal. Tapi, kita sudah diberikan Presiden untuk pada tataran minimum esensi pos, kira-kira 150 KRI. Namun saat ini kita baru memiliki kurang dari 140 KRI. Oleh karena itu, secara bertahap pemerintah akan menambah KRI. Dan kita realistis dengan kondisi keuangan negara saat ini, tambahnya.
(sumber: Cendrawasih Pos, Jumat 16 Januari 09, halaman 1).
Brigjen Lukman Sofyan Danlantamal Pertama
Setelah sempat beberapa kali mengalami penundaan akibat pembangunan Markas Komando (Mako) yang belum rampung, akhirnya Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) XI di Merauke diresmikan, Kamis 15 Januari 2009.
Peresmian Lantamal XI ini dilakukan dalam suatu upacara militer yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan TNI Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH, ditandai dengan pembukaan selubung papan nama, penandatangan papan nama prasasti dan pengguntingan pita oleh Ny. Ana Tedjo Edhy Purdijatno.
Selain peresmian Lantamal XI, juga sekaligus melantik Brigjen TNI (Marinir) Lukman Sofyan sebagai komandan Lantamal XI..
Dalam peresmian dan pelantikan tersebut tak satupun pejabat Dok II (maksudnya Gubernur Propinsi Papua) yang hadir. Kecuali, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. FX. Bagus Ekodanto, Kajati Papua, Widyopramono, SH, dan Kasdam XVII/ Cendrawasih, Brigjen TNI Hambali Hanafiah.
Sedangkan di jajaran pemerintahan daerah, hadir Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze, Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik, Danrem 174/ATW Kolonel CZI Suratmo, jajaran muspida , komandan satuan, para kepala dinas dilingkup Pemkab Merauke maupun tokoh-tokoh yang mewakili.
KSAL mengungkapkan dengan ditingkatnya status Lanal Merauke menjadi Lantamal XI diharapkan dapat mewujudkan gelar pangkalan jaga di laut yang ideal dan meningkatkan logistik, serta administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang beroperasi di Perairan Aru dan Laut Arafura.
Perkembangan ekonomi sepanjang tahun 2008, lanjut KSAL, hingga awal tahun 2009 masih diwarnai dengan krisis ekonomi global yang berimbas pada kondisi perekonomian hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Kondisi tersbut, berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mendukung anggaran pertahanan negara yang masih di bawah 1` persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan 75 persen dibelanjakan untuk rutin hanya 30 persen anggaran pertahanan untuk pembangunan. Dari aspek keamanan maritim juga patut menjadi perhatian dengan terjadinya tindak kekerasan senjata yang menonjol, seperti perampokan di Laut Somalia atau terorisme di Bombai India, yang menggunakan laut sebagai media operasinya. Karena itu, lanjut dia, laut masih sangat rawan terhadap aksi tindak kekerasan, tindak pidana maupun kejahatan lainnya.
Laut Aru dan Arafura, terang KSAL, selain memiliki potensi sumber kekayaan laut yang melimpah, juga menjadi sasaran para pelaku pencurian ikan maupun penggalian sumber daya alam lainnya secara illegal. Perairan inipun, terang KSAL, memiliki potensi kerawanan konflik dengan perbatasan maritim dengan Negara tetangga. “Terkait dengan hal tersebut, maka menjadi suatu konsekuensi logis perlunya peningkatan status Lanal di Merauke tidak hanya untuk pemenuhan kepentingan pertahanan dan keamanan di laut, tapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah di Papua dan sekitarnya,” terang KSAL. Beberapa alasan lainnya, lanjut KSAL, ditinjau dari konsep gelar pangkalan bahwa gelar pangkalan diarahkan pada daerah-daerah perbatasan dengan daerah konflik.
“Wilayah Papua bagian Selatan secara geografis berbatasan langsung dengan Australia dan PNG sehingga memerlukan peningkatan kemampuan pangkalan perangkat laut untuk menciptakan keamanan perairan perbatasan. “ jelasnya. Selain itu, terang KSAL, ditinjau dari aspek geologis, geopolitik dan geostrategis, posisi Merauke sangat dekat dengan keberadaan alur laut kepulauan Indonesia. Hal ketiga ini merupakan salah satu alur perairan Internasional yang memilki potensi kerawanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya di laut, sehingga diperlukan pengawasan maksimal, terus menerus dan intensif.
Keberadaan Pangkalan Utama TNI AL Merauke di Merauke tersebut, sambung KSAL, sangat penting karena perairan Arafura dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, sehingga dibutuhkan jaminan keamanan yang memadai untuk melindungi kepentingan nasional, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di Papua dan sekitarnya.
KSAL juga meminta seluruh komponen dan lapisan masyarakat yang ada di Papua untuk bekerjasama dan saling membantu dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan kedamaian di daerah Papua.
Sementara itu, kepada wartawan, KSAL mengungkapkan dengan hadirnya Lantamal XI di Merauke akan memacu pengembangan dan pembangunan Merauke yang lebih besar dan lebih baik dari yang ada sekarang. KSAL memastikan akan ada KRI yang ditempatkan di Lantamal XI Merauke, termasuk salah satu KRI yang sedang diproduksi Fasharkan Manokwari. “Untuk nama kapal, nanti saya mintakan kepada Bupati dan akan menjadi kebanggaan masyarakat di daerah ini,” jelas KSAL.
KSAL menambahkan untuk optimalnya pengamanan dan pengawasan laut ditinjau dari luasnya wilayah perairan yang sangat luas sekurang-kurangnya dibutuhkan 274 KRI.
Ini yang ideal. Tapi, kita sudah diberikan Presiden untuk pada tataran minimum esensi pos, kira-kira 150 KRI. Namun saat ini kita baru memiliki kurang dari 140 KRI. Oleh karena itu, secara bertahap pemerintah akan menambah KRI. Dan kita realistis dengan kondisi keuangan negara saat ini, tambahnya.
Komentar